MAKASSAR|Benuasulsel.com-Polrestabes Makassar telah mempertontonkan kesaktiannya dan kehebatannya ditengah-tengah masyarakat dibulan kemerdekaan Republik Indonesia, dimana Polrestabes Makassar hadir dalam sengketa lahan antara Samsul Bahri dan para penggarap Usman dkk berdalih sebagai PENGAMAN namun sangat disayangkan sekaligus memprihatinkan karena telah mempertontonkan kedigdayaannya dihadapan masyarakat yang butuh perlindungan malah terindikasi diintimidasi secara paksa untuk meninggalkan lokasi garapannya yang telah digarap secara turun temurun sejak tahun 1940-an.
Dengan dalih bahwa kehadiran APH Polrestabes Makassar di atas lahan tersebut sebagai Pengamanan atas permintaan Samsul Bahri melalui kuasa hukumnya, dan hal tersebut dibenarkan oleh H. Sultani, S.H.,M.H., sebagai kuasa hukum Samsul Bahri.
Masih menurut H. Sultani bahwa permohonoan pengamanan kepolrestabes berdasarkan hak kliennya atas lahan tersebut berdasarkan Sertipikat dan AJB. Namun pada saat Kuasa Hukum Samsul Bahri didesak untuk memperlihatkan bukti Sertipikat yang dimilikinya, kemudian H. Sultani berdalih dan mengatakan bahwa dia Cuma memegang Foto copy sertipikat sementara sertipikat aslinya hilang.
Nah berdasarkan pengakuan Kuasa Hukum Samsul Bahri bahwa dia Cuma berbekal Foto Copy sertipikat seharusnya pihak Polrestabes mampu bertindak tegas dan berkeadilan dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi pada lahan Garapan Usman dkk yang terletak dikampung Alla-alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Makassar.
Menurut Penggarap Usman bahwa kehadiran APH Polrestabes dilokasi sengketa tersebut sangat disayangkan karena ada keberpihakan dan kuat dugaan para oknum polisi yang hadir dilokasi tersebut sejumlah kurang lebih 300 personil sudah masuk angin.
Indikasi nya sangat kuat karena Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto tiba-tiba dating dan masuk keslokasi tersebut mengusir paksa para penggarap dengan ancaman bila tidak meninggalkan lokasi garapannya maka mereka akan ditangkap dan dipenjarakan dimako polrestabes Makassar.
Ditempat terpisah Rustam kuasa hukum para penggarap sangat prihatin dengan kejadian tersebut dimana Mabes Polri dengan Gencar mensosialisasikan PRESISI POLRI namun dilain sisi Polrestabes Makassar terindikasi bertindak sangat bertentangan dengan PRESISI POLRI.
Demikian pula sesungguhnya Polrestabes Makassar harus banyak memetik hikmah kejadian terhadap IRJEND FERDY SAMBO yang lagi terneding disemua pemberitaan ditanah air kita. Masih menurut Kuasa hukum Penggarap, merasa aneh dan geram oleh karena ternyata diatas lokasi tersebut telah dilakukan kegiatan pengrusakan terhadap tanaman para penggara dengan pengawalan ketat pihak polrestabes makassar sementara lahan tersebut masih berproses hukum dan belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Indikasi ini pun diperkuat karena ternyata lokasi tersebut dijaga selama 24 jam penuh oleh pihak kepolisian.
Tentu ini menimbulkan tanya bagi masyarakat, ada apa pihak kepolisian menjaga 24 jam lokasi tersebut dan atas perintah siapa……….??? Dan kemudian mengapa pihak Samsul Bahri diberi keleluasaan melakukan kegiatan diatas lahan tersebut sementara mereka Cuma mengantongi Foto Copy sertipikat dan belum jelas kedudukan foto copy sertipikat tersebut.
Pertanyaan yang timbul pula, mengapa para penggarap dilarang oleh pihak kepolisian untuk mengolah lahan Garapannya ….???
Untuk itu para penggarap memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Menkopolhukam Prof Mahfud. MD. Kapolri Jend. Listio Sigit Prabowo serta Kapolda Sulawesi Selatan Irjend. Polisi Drs. Nana Sujana untuk melakukan Tindakan tegas yang berkeadilan terhadap kasus ini agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dan pihak kepolisian Republik Indonesia kata penggarap dengan penuh harap.(RSB#)
