Takalar]BenuaSulSel.Com.Kepemimpinan Hadija dg kebo sebagai kepala desa bontosunggu kecamatan galesong utara kabupaten takalar akhir-akhir ini menuai sorotan dari Aliansi masyarakat Desa bontosunggu bersatu untuk mengevaluasi kinerja kepala desa dan segera di copot dari jabatannya.
Sebelumnya diberitakan beberapa media online dengan judul Gegara beda pilihan caleg, kades bontosunggu bongkar paksa lapak pedagang kaki lima, kini muncul lagi dugaan pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023 desa bontosunggu yang diduga tidak transparan.
Koordinator lapangan H. Syahril dg rala bersama ratusan warga yang mengatas namakan Aliansi masyarakat desa bontosunggu bersatu,gelar aksi demo di depan kantor desa bontosunggu kecamatan galesong utara kabupaten takalar rabu 21/02/2024
Hari ini kami datang di kantor desa bontosunggu bersama warga dengan tujuan meminta keadilan yang ada di desa bontosunggu, dimana selama di jabat oleh Hadija dg kebo tidak ada ketenangan bahkan banyak permasalahan yang terjadi di desa ini seperti sembako tahun 2023 yang di keluarkan oleh kemensos dititip di desa bontosunggu, ujar, H. Syahril dg rala.
Selain itu jendral lapangan H Syahril dg rala mengungkapkan bahwa kami melakukan aksi protes di depan kantor desa bontosunggu akibat pembagian yang di berikan kepada warga miskin tidak ada namanya tercantum sementara di barcode masih ada namanya, sementara yang punya nama mengetahui bahwa sudah 3 sampai 4 kali berasnya tidak di berikan tutup H Syahril dg rala.
Terkait pengggunaan anggaran dana desa kami tengarai tidak transparan sebab sampai hari ini musyawarah pembahasan ( LPJ) tidak pernah di laksanakan dan sudah masuk di anggaran 2024,olehnya itu kami meminta kepada pejabat bupati takalar agar segera mengambil langkah untuk mengevaluasi kinerja kepala desa bontosunggu dan mencopot dari jabatannya, ungkap taufik mappalewa.
Adapun tuntutan Aliansi masyarakat desa bontosunggu bersatu sebagai berikut,
1/ meminta kepala desa memberikan sembako yang terdaftar namanya sebagai penerima 2023.
2/meminta kepada penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan agar mengusut tuntas anggaran dana desa tahun 2023 yang sampai hari ini belum ada LPJ nya.
3/Meminta agar kesewenang-wenangan yang dilakukan suami ibu desa di proses sesuai hukum yang berlaku.
4/ Meminta pihak pemerintah kecamatan agar mengambil alih pemerintahan desa bontosunggu karena banyak masyarakat tidak mendapatkan pelayanan.
5/ meminta kepala desa bontosunggu tampil memberikan jawaban kepada masyarakat atas berbagai macam personalan yang terjadi di desa bontosunggu, apabila kepala desa tidak sanggup menyelesaikan maka harus mundur dari jabatannya.
Sementara kepala desa bontosunggu saat di konfirmasi melalui via whatsapp terkait aksi demo tersebut tidak merespon sama sekali dan telfon di tolak, hingga berita ini di tayangkan.
Laporan:Hamzah.
Tim.Redaksi.
