MASAMBA-LUTRA-Benuasulsel.com-Menarik apa yang diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Luwu Utara, Drs. H. Misbah, M.Si., dalam Workshop Refleksi Bersama Program USAID MADANI yang digelar Perkumpulan Wallacea baru-baru ini di Ruang Pertemuan Warkop Dg Azis, Masamba.
Misbah mengatakan, untuk menghadirkan sekolah inklusi di Kabupaten Luwu Utara, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi multipihak, utamanya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Tentu hal ini harus dibangun atas dasar kerja sama yang baik dengan USAID melalui program MADANI.
“Saya mencoba menghubung antara apa yang dilakukan Dinas PMD dan Dinas Pendidikan. Kalau dulu kita berdesa, maka sekarang kita bersekolah. Antara sekolah dan desa tak bisa dipisahkan, karena sekolah itu mendidik masyarakat yang ada di desa. Dan saya melihat ada sedikit perbedaan persepsi,” kata Misbah.
Misbah mengatakan, pemerintah desa sudah seharusnya mengubah persepsi bahwa semua hal yang ada di sekolah, juga menjadi tanggung jawabnya. “Bicara tentang sekolah, seakan-akan tak ada campur tangan dari luar. Tetapi ternyata seharusnya pemerintah desa harus ada dan hadir di dalam sekolah,” jelasnya.
Mantan Kadis PMD ini beralasan bahwa semua peserta didik (siswa) itu adalah masyarakat yang juga tinggal dan menetap di desa. “Karena yang dididik itu adalah masyarakat desa juga. Sehingga ketika ada dinamika yang terjadi di sekolah, sesungguhnya itu juga tanggung jawab pemerintah desa,” terangnya.
Dikatakan Misbah, saat ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah desa untuk menghadirkan sekolah inklusi di Luwu Utara. Mengingat dengan kehadiran program USAID MADANI, yang diperkuat oleh kerja sama dengan organisasi lainnya, makin lapang jalan menuju suksesnya sekolah inklusi di Lutra.
“Kalau kita mau sukses, maka pemerintah desa juga wajib sukseskan sekolah-sekolah yang ada di desa bapak ibu, para kepala desa,” imbuhnya, seraya mengatakan bahwa praktik-praktik sekolah inklusi juga telah diterapkan selama ini. “Sebenarnya kita sudah sentuh, tetapi baru tataran normatif,” ungkapnya.
Misbah berharap agar semua sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Utara sudah selayaknya menerapkan sekolah inklusi. “Sesunguhnya semua sekolah di Luwu Utara ini sudah harus menerapkan yang namanya sekolah inklusi. Di mana semua sekolah wajib menerima siswa kategori kelompok rentan,” tandasnya.
“Terima kasih, para kepala desa. Mari kita bangun kolaborasi yang kuat terhadap pendidikan yang ada sekarang. Kalau kita jalan-jalan ke sekolah, anggaplah itu sekolah bapak ibu sendiri, dan jika ada yang perlu bapak ibu intervensi, silakan kerja sama dengan komite sekolah yang ada di sekolah,” pungkasnya. (LHr#)
