Takalar.Benuasulsel.com
Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal Tawang, merespons isu tuntutan evaluasi yang mencuat belakangan ini setelah sejumlah elemen organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi yang mempertanyakan kepemimpinannya dalam periode 2024–2029. Isu tersebut menjadi sorotan publik setelah aksi turun ke jalan menyuarakan aspirasi yang menuntut akuntabilitas lembaga DPRD.
Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon pada 12 April 2025, Rijal menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan menyatakan bahwa dirinya terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat, selama disampaikan secara santun dan bertanggung jawab. “Saya tidak alergi terhadap kritik. Justru saya membutuhkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki diri. Tapi mari kita bersikap adil dan objektif. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang menunggangi aspirasi rakyat,” ujarnya.
Rijal juga menjelaskan bahwa selama ini ia selalu menjaga integritas dan memberikan ruang komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok oposisi. Ia menegaskan bahwa tidak pernah menutup pintu dialog dan siap menerima kritik secara langsung. “Kantor DPRD terbuka setiap hari. Silakan datang dan ajukan kritik secara langsung. Tapi jangan membentuk persepsi seolah-olah saya anti terhadap rakyat,” katanya. Minggu, 13/04/2025
Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rijal menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi dan laporan pertanggungjawaban kepada partai maupun masyarakat. “Saya tunduk pada mekanisme partai. Jika diminta untuk menjelaskan sesuatu, saya siap hadir kapan pun. Tidak ada yang saya sembunyikan,” ungkapnya.
Menanggapi tudingan bahwa pengambilan keputusan di DPRD dilakukan secara sepihak, Rijal menegaskan bahwa semua proses kerja lembaga telah dijalankan berdasarkan aturan DPRD dan mekanisme yang sah. “Rapat paripurna yang digelar adalah bagian dari fungsi kontrol dan pengambilan keputusan yang sah, bukan sesuatu yang disusun secara sepihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rijal menyayangkan adanya tekanan jalanan atau framing yang menyesatkan opini publik. Ia menilai bahwa kritik dan keberatan seharusnya disampaikan melalui jalur resmi demi menjaga marwah lembaga dan stabilitas demokrasi di daerah. “Jika ada keberatan terhadap hasil keputusan DPRD, mari kita tempuh jalur yang benar,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Rijal mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog terbuka dan sehat demi kemajuan Takalar. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi sepihak. “Silakan datang, mari kita duduk bersama dan berbicara baik-baik demi Takalar yang lebih baik dan demokrasi yang sehat,” pungkasnya,
