Jakarta)BenuaSulSelCom. Pemkab Jeneponto, tak mampu memberi solusi kongkretnya pemberantasan kemiskinan. Jeneponto jadi salah satu daerah termiskin di antara daerah yang ada di Sulsel.
DATA BPS Sulsel menunjukkan angka kemiskinan di Kab. Jeneponto kurun waktu 2019- 2020 beradad angka 14 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan data 2019, persen- tase kemiskinan Jeneponto mencapai 14,88 persen. Melampaui rata-rata kemiskinan Sulsel 8.69 persen bahkan nasional hanya 9,82 persen. Sehingga kemiskinan Jeneponto sungguh buruk.
Salah satu Tokoh masyarakat yang mewakili warga, mengatakan pemerintah kabupaten sebenarnya miskin invonasi. Mereka hanya bergantung pada bantuan dana pusat itupun tidak ditahu apa pencapaian dari hasil dana yang digelontorkan, ini berkat kurangnya inovasi dalam mengelola dana hingga Hal tersebut menyebabkan angka pendapatan warga- nya tak ada perobahan dan masih kecil hingga hal ini, masuk dalam kategori miskin.
Pemkab harus mengetahui potensi daerahnya, jangan memaksakan kebijakan. Kata dia, daerah yang tidak terlalu subur seperti Jeneponto jangan bergantung pada pertanian, tapi banyak hal yang bisa dikembangkan antara lain pada obyek wisata seperti Birtaria yang pada akhir-akhir ini terbengkalai dan tak terjamah, yang menjadi pertanyaan dimana perang Dinas terkait dibidang itu…? jangan cuma duduk diam tapi harusnya berinnovasi bagaimana memajukannya, demi kemajuan daerah bukannya mengeruk keuntungan demi memperkaya diri sendiri, jadi intinya kembangankan potensi-potensi lainnya, karena masih banyaknya yang belum terjamah kekayaan alam yang ada di Jeneponto yang bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat sehingga tercipta tingkat kesejahteraan yang merata.
Kemajuan suatu daerah “Otaknya sebetulnya ada pada bupatinya sebagai pimpinan tertinggi, yang dibantu oleh para stafnya, apalagi anggaran Desa yang cukup signifikan besarnya digelontorkan, sehingga tidak adalagi alasan melakukan inovasi dalam memajukan dan mensejahterakan warganya, dan jangan cuma mencari kambing hitam atas capaian yang tidak maksimal,” Ungkapnya.
Lebih lanjut Tokoh warga menuturkan untuk peningkatan ekonomi warga, seharusnya alokasi anggaran dilakukan untuk proyek fisik dan belanja yang tidak ke luar daerah. Jangan hanya membuat program seremo- nial tanpa ada aksi yang nyata.
Daerah yang miskin Sumber Daya Alamnya (SDA) itu tidak selamanya PAD dan pengen- tasan kemiskinannya tidak baik. Banyak potensi yang bisa dikembangkan.
Maksimalkan itu perusda dan sumber lainnya, APBD untuk peningkatan ekonomi, jangan cuma disimpan di bank guna untuk mendapatkan bunga semata, Itu salah satu pola pikir yang yang kerdil. Akunya
Hal serupa diutarakan oleh pengamat pemerintah dan praktisi hukum, Has- wandy Andi Mas. Dia mengatakan inovasi menjadi kunci subuah daerah untuk meningkat, dan maju Namun harus dila- kukan berdasarkan kajian, bukannya kepentingan demi memperkaxa diri sendiri dan koleganya.
Jangan mendahulukan inovasi berdasarkan kepentingan, namun berdasarkan kebutuhan daerah. Haswandy melanjutkan agar jelas Jeneponto buat terobosan untuk jangka panjang, jangan berdasarkan masa jabatan, kas di nihilkan. Namun selama ini yang terjadi pimpinan berganti kebijakan berganti. karena orientasinya adalah kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.
“Ini pola pikir yang salah. Banyak potensi di Jeneponto yang bisa dimaksimal kan. Di antaranya laut yang bisa menjadi rute jalan trans Sulawesi, ini yang belum terjamah,, berbagai obyek wisata alam, yang perlu digali dan dimaksimalkan. Ungkapnya.
Sekretaris Bappeda, Nu zuluddin Ngallo, mengatakan pihaknya yakin Indeks pem bangunan manusia (IPM) Jeneponto mengalami peningkatan pada tahun 2022. Meski IPM Jeneponto menjadi rangkin terakhir disemua Daerah yang ada di Sulsel.
Untuk mendukung upaya peningkatan Indeks tersebut, kata dia perlunya inovasi dalam menerapkan, Perencana pembangun jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, fokus sasaran pembangunan Jeneponto dalam beberapa tahun lagi kedepan. (RB#)
