Oleh : Jacob Ereste
Benuasulsel.com-Harga beras yang semakin pongah menuding langit, persis seperti pejabat pemerintah yang ikut sibuk mengurus Pilpres untuk memenangkan Pemilu 2024.
Beras palsu tak sama dengan ijazah palsu yang dibiarkan beredar di pasar rakyat. Harganya pun ugal-ugalan sehingga dianggap pantas untuk memberi pekerjaan rutin bagi Bulog, supaya sah dapat gaji dari pemerintah.
Beras palsu pasti bukan urusan Bulog, sebab gaji yang diterima bukan untuk menyelidik asal muasal kepalsuan itu berasal. Lalu mengapa pula Polisi mingkem dengan peredaran beras palsu hingga mengalahkan popularitas ijazah palsu yang tak kunjung tuntas itu ?
Ceritanya mungkin tak sama dengan strategi pembagian rizki melalui proyek asal-asalan yang diusulkan. Semacam program food estate yang sangat mulia itu, sebab dikerjakan oleh mereka yang tak layak bertanggung jawab untuk tugas seberat itu.
Lha, bagaimana mungkin ahli pertanian justru diberi pekerjaan membuat kapal laut pemburu para pencuri ikan kita hingga membuat rakyat banyak kekurangan gizi. Begitu juga sebaliknya, Tentara kok diminta berkebun singkong yang pasti gagal diharap bisa panen raya.
Celakanya Kemendagri yang juga mungkin ingin punya jabatan berlapis seperti Kementerian lainnya dalam kabinet Joko Widodo yang paling gaduh sepanjang sejarah, justru menyarankan kepada rakyat beralih menjadikan ubi sebagai pengganti makanan pokok.
Tukang yang salah urus begitu bukan tak banyak bermunculan di negeri kita hari ini. Ibarat pekerja administrasi di bengkel kendaraan umum, bagaimana mungkin pekerja di bagian pembukuan bisa diharap mampu memperbaiki mesin yang salah stel akibat keculasan pemasangan yang asal jadi itu.
Jadi himbauan Kemendagri agar rakyat mau makan ubi sebagai kompensasi dari kelangkaan beras yang juga mahal harganya di pasar ini, pasti tak pernah menengok kebun singkong yang disebut dengan mentereng sebagai food estate itu baru akan panen setelah usai Pemilu. Karena dananya mungkin terlanjur dipakai buat ongkos kampanye yang memang mahal.
Begitulah surat Adindaku Herman dari kampung yang minta ijon atau semacam berhutang untuk mengatasi paceklik tahun ini yang berbeda dengan paceklik tahun sebelumnya. Karena menurut dia, paceklik menjelang Pemilu 2024 di kampung kita, kata Adindaku Herman, juga direcoki oleh beras palsu yang terlanjur dibeli dan tak mungkin bisa dikembalikan. Sebab ongkos angkutannya sama, setara dengan harga beras palsu yang juga sudah terlanjur dimasak dan termakan separo, tanpa pernah mereka sadari sampai berita beras plastik itu dipertontonkan netizen lewat media sosial.
Dan anehnya, pemerintah daerah — termasuk pemerintah pusat — tenang-tenang saja. Terkesan menganggap Pemilu itu lebih penting dari hidup dan kehidupan manusia yang mesti dan wajib diurus terlebih dahulu ketimbang soal atau masalah yang lain. Sebab beras palsu itu bisa membahayakan hidup dan penghidupan manusia.
Banten, 9 Oktober 2023
